Home / indonesia / Kebijakan Untuk Rokok

Kebijakan Untuk Rokok

Pemerintah Indonesia dianggap tak memiliki keberdayaan pada bidang industri produk tembakau. Beberapa realita menunjukkan indikasi keikut sertaan industri rokok sangat tinggi untuk memutuskan sebuah kebijakan.

Ketua Bidang Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang bernama Widyastuti Soerojo, pada hari Senin, di Jakarta, menjelaskan, industri rokok yang berada pada negara mana saja memiliki tujuan buat mengoptimalkan keuntungan dengan berbagai macam metode. Hal yang menjadikannya berbeda yaitu cara pemerintah menyikapi dan memberikan tanggapan olehnya.

File indeks keikut sertaan industri produk tembakau pada sebanyak tujuh negara ASEAN 2014-2015 yang diluncurkan oleh South East Asia Tobacco Control Alliance memberikan petunjuk, indeks keikut sertaan  mki8  pihak industri produk tembakau yang ada di negara Indonesia sebanyak tujuh puluh delapan saat 2014 serta naik jadi 82 pada 2015.

Pada enam negara lainnya, indeks tersebut mengalami penurunan. Malaysia mengalami penurunan yang mulanya sebanyak tujuh puluh dua sekarang berubah tinggal enam puluh Sembilan, serta Filipina yang semula sebanyak tujuh puluh satu sekarang hanya tinggal enam puluh lima. Tahun 2016, indeks keikut sertaan pihak industri rokok pada negara Indonesia mengalami peningkatan sampai dengan delapan puluh lima. “Perlindungan sektor industry rokok dari pemerintah melebihi ketimbang perlindungan akan kesehatan penduduk serta efek samping yang merugikan dari rokok,” ucapnya.

About admin